JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya menjaga kualitas pendidikan nasional meski menghadapi penyesuaian anggaran. Program prioritas seperti bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK serta tunjangan bagi guru non-ASN tetap menjadi fokus utama pada Anggaran Tahun 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan gaji pegawai serta tunjangan guru negeri maupun swasta akan disalurkan penuh. Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan tetap berjalan sesuai rencana.
Penyesuaian anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Anggaran Kemendikdasmen yang sebelumnya Rp33,5 triliun kini disesuaikan menjadi Rp26,27 triliun. Meski begitu, penggunaan hasil efisiensi masih bisa dibahas lebih lanjut untuk kebutuhan penting lainnya.
“Penyesuaian ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti, Jumat (14/2/2025).
Kemendikdasmen memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengganggu pelayanan di unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Dana tetap dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, seperti:
- Peningkatan pendidikan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja
- Perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari
- Akreditasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan
- Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan pada November 2025
Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan dan revitalisasi sekolah, meski pengalihan anggarannya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Inpres.
Transparansi dan Gaya Hidup Sederhana di Lingkup Kemendikdasmen
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti, menambahkan bahwa efisiensi ini dilakukan agar penggunaan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. “Anggaran difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.
Sebagai langkah efisiensi, beberapa kegiatan seperti lomba dan pelatihan akan digelar secara daring, mirip seperti di masa pandemi Covid-19.
Suharti juga menegaskan bahwa Menteri Pendidikan meminta jajaran kementerian menerapkan budaya hidup sederhana. “Semua penerbangan harus menggunakan kelas ekonomi, termasuk untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I,” ujarnya.
