Sir Keir Starmer diperkirakan akan mengumumkan pengakuan Inggris terhadap negara Palestina dalam sebuah pernyataan pada Minggu sore.
Langkah ini diambil setelah perdana menteri pada Juli lalu menyatakan bahwa Inggris akan mengubah sikapnya pada September, kecuali Israel memenuhi beberapa syarat, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan berkomitmen pada perjanjian damai jangka panjang yang mewujudkan solusi dua negara.
Keputusan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Inggris setelah pemerintah-pemerintah sebelumnya selalu mengatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina hanya akan datang sebagai bagian dari proses perdamaian dan pada saat yang dianggap paling berdampak.
Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari pemerintah Israel, keluarga para sandera, dan sejumlah anggota Partai Konservatif.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan “hadiah bagi terorisme.”
Sebaliknya, para menteri Inggris berpendapat bahwa ada tanggung jawab moral untuk bertindak demi menjaga harapan tercapainya perdamaian jangka panjang.
Sumber pemerintah menyebut situasi di lapangan dalam beberapa pekan terakhir semakin memburuk, dengan gambar-gambar yang menunjukkan kelaparan dan kekerasan di Gaza—sesuatu yang sebelumnya disebut perdana menteri sebagai “tidak bisa ditoleransi.”
Operasi darat terbaru Israel di Kota Gaza, yang digambarkan seorang pejabat PBB sebagai “bencana besar,” telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi.
Awal pekan ini, komisi penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza—klaim yang dibantah Israel sebagai “distorsi dan kebohongan.”
Para menteri Inggris juga menyoroti perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang ilegal menurut hukum internasional, sebagai salah satu faktor utama dalam keputusan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Menteri Kehakiman David Lammy, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri ketika jalur menuju pengakuan diumumkan, mengutip proyek pemukiman kontroversial E1, yang menurut para kritikus akan menghancurkan harapan tercapainya negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan.
Ia mengatakan: “Pengakuan negara Palestina adalah konsekuensi dari ekspansi serius yang kita saksikan di Tepi Barat, kekerasan pemukim, dan indikasi pembangunan seperti proyek E1 yang akan sepenuhnya menutup kemungkinan solusi dua negara.”
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik rencana pengakuan ini saat berkunjung ke Sir Keir awal bulan ini. Downing Street menyatakan bahwa kedua pemimpin sepakat Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan.
Namun, para pengkritik, termasuk Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch dan keluarga sandera Hamas, menentang langkah ini karena dianggap memberi keuntungan bagi terorisme sebelum semua sandera dibebaskan.
Sejumlah negara lain seperti Portugal, Prancis, Kanada, dan Australia juga menyatakan dukungan untuk mengakui negara Palestina, sementara Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah melakukannya tahun lalu.
Saat ini, Palestina telah diakui oleh sekitar 75% anggota PBB, tetapi belum memiliki batas wilayah yang disepakati secara internasional, ibu kota resmi, maupun angkatan bersenjata, sehingga pengakuan ini masih bersifat simbolis.
Israel melancarkan serangan di Gaza sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sejak itu, setidaknya 64.964 orang dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
