Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan akibat pernyataannya yang dinilai kontroversial dan beredar luas di media sosial.
Dalam sebuah video yang viral, politikus dari PDI Perjuangan itu terdengar mengatakan kalimat yang memicu kecaman.
“Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja, biar negara ini makin miskin,” ucap Wahyudin sambil tertawa.
Rekaman itu memperlihatkan Wahyudin mengendarai mobil SUV bersama seorang wanita berambut pendek yang diketahui bukan istrinya. Dalam percakapan di perjalanan menuju Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyudin menyebut perjalanannya dibiayai oleh uang negara dan bahkan sempat menyombongkan diri bahwa masa jabatannya baru akan berakhir pada 2031.
“Bawa hubungan gelap ke Makassar pakai uang negara. Siapa? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo. Nanti 2031 berhenti, masih lama,” ujarnya sambil tertawa.
PDIP Pecat Wahyudin Moridu
Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi tegas. Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa keputusan diambil setelah DPD PDI-P Gorontalo melakukan klarifikasi dan melaporkan kasus tersebut secara resmi.
“DPD Gorontalo sudah melakukan klarifikasi dan menyampaikan laporan ke DPP untuk diambil tindakan organisasi,” kata Komarudin, Sabtu (20/9/2025).
Komite etik dan disiplin partai merekomendasikan pemecatan dan DPP akan segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk kursi Wahyudin.
“Partai tidak akan mentolerir tindakan yang merusak nama baik partai dan kepercayaan rakyat,” tegas Komarudin.
LHKPN Dinilai Janggal
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024, Wahyudin tercatat memiliki aset senilai Rp198 juta yang terdiri dari tanah dan bangunan warisan di Boalemo serta kas Rp18 juta. Namun, ia juga memiliki utang pribadi Rp200 juta, sehingga total kekayaannya minus Rp2 juta.
Yang menarik, Wahyudin tidak melaporkan kepemilikan kendaraan pribadi, berbeda dengan kebanyakan pejabat publik lain yang umumnya memiliki aset kendaraan dan tabungan cukup besar.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, terutama setelah pernyataan kontroversialnya terkait uang negara memicu kritik luas dari masyarakat.
