Kanada —
Aljazair pada Kamis memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka berisiko mengulangi kegagalan masa lalu dalam mencegah genosida setelah Amerika Serikat untuk keenam kalinya memveto resolusi yang didukung 14 dari 15 anggota Dewan, yang menyerukan tindakan mendesak atas pembantaian massal di Jalur Gaza.
Utusan Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, membuka pernyataannya di sesi Dewan Keamanan dengan permohonan maaf kepada rakyat Palestina.
“Maafkan kami, karena dunia berbicara tentang hak-hak, tetapi menyangkalnya kepada kalian,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini terjadi “karena Israel dilindungi, bukan oleh hukum internasional, tetapi oleh bias sistem internasional ini. Israel membunuh setiap hari, dan tidak ada yang terjadi.”
Merujuk pada genosida Rwanda 1994 dan Bosnia 1995, Bendjama memperingatkan bahwa Dewan Keamanan sedang mengulangi sejarah.
“Dewan ini sudah dua kali gagal mencegah genosida. Hari ini, tampaknya kita berada di ambang kegagalan ketiga. Dan pada saat ini, tidak boleh ada ambiguitas: kita semua harus memilih untuk bertindak menghentikan genosida atau menjadi bagian dari mereka yang turut berkomplot,” tegasnya.
Utusan Pakistan, Asim Iftikhar Ahmad, menyayangkan veto AS yang menghalangi Dewan Keamanan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
“Pakistan sangat menyesalkan Dewan ini tidak dapat mengadopsi rancangan resolusi yang diajukan oleh 10 anggota terpilih, sebuah resolusi yang semata-mata ditujukan untuk menangani krisis kemanusiaan di Gaza,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemungutan suara tersebut “bukanlah masalah prosedural rutin” dan menyebutnya sebagai “kesempatan untuk bertindak menghadapi kekejaman, kehancuran, dan pengungsian massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza ketika invasi darat Israel semakin intensif.”
“Yang mencegah Dewan bertindak adalah penggunaan hak veto yang membawa tanggung jawab besar, dan di situlah letak permintaan maaf seharusnya,” tambahnya.
Ia menekankan, “Di tengah penderitaan manusia yang begitu parah, mencegah Dewan menjalankan mandatnya berisiko dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kelanjutan penderitaan itu. Mereka yang memilih jalur ini harus meninjau kembali posisi mereka,” katanya, merujuk pada serangan udara Israel yang tiada henti dan kelaparan sengaja terhadap warga sipil Gaza.
Utusan Rusia, Vassily Nebenzia, menyoroti simbolisme di balik veto tersebut.
“Hari ini, sayangnya, dalam pertemuan ke-10.000 Dewan Keamanan, kami menyaksikan veto terbaru dari AS yang sekali lagi memblokir adopsi resolusi yang bisa menghentikan pertumpahan darah di balik angka-angka ini. Angka-angka ini membawa simbolisme tragis,” katanya.
Nebenzia menuduh Washington merusak diplomasi. “Selama Washington tidak mengubah cara pandangnya terhadap krisis di Gaza… Dewan Keamanan PBB akan tetap menjadi saksi bencana, lumpuh bukan karena masalah struktural, tetapi karena kehendak—atau ketiadaan kehendak—satu delegasi tunggal,” ujarnya.
Utusan Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, mengingatkan bahwa Dewan Keamanan telah membahas Palestina sejak 1947 dan menegaskan bahwa “hasil dari impunitas ini adalah terjadinya genosida yang terus berlanjut. Ya, genosida. Kata yang banyak orang tidak ingin gunakan dan berharap kita tidak pernah harus menggunakannya,” tegasnya.
“Hal ini dikonfirmasi pekan ini oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tentang Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel,” katanya. “Pengungsian. Kehancuran. Penyakit. Kematian. Inilah buah busuk dari impunitas yang terjadi di Gaza.”
Utusan Tiongkok, Fu Cong, mengatakan negaranya “sangat kecewa” dengan veto AS dan menegaskan bahwa “berulang kali, Dewan Keamanan telah mencoba mengambil tindakan, hanya untuk secara paksa diblokir oleh AS.”
“Kami tidak bisa tidak bertanya, berapa banyak lagi nyawa tak bersalah harus hilang sebelum gencatan senjata dapat dicapai di Gaza,” katanya.
Sementara itu, utusan Denmark, Christina Markus Lassen, mengatakan suara negaranya “adalah suara untuk perdamaian, perdamaian yang akan memungkinkan bencana kemanusiaan buatan manusia ini dihentikan, suara untuk gencatan senjata yang segera, tanpa syarat, dan permanen.”
